Palu, 15 Februari 2026 - Mantan Ketua Gerakan Reformasi Sulawesi Tengah “Pena98”, Hengky Idrus Mappangile, S.P., M.Si, menyatakan dukungan penuh agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah koordinasi langsung Presiden Republik Indonesia sebagai bentuk konsistensi terhadap amanat Reformasi 1998.
Hengky menegaskan bahwa posisi Polri di bawah Presiden merupakan salah satu hasil perjuangan aktivis Reformasi yang bertujuan memastikan kepolisian menjadi institusi sipil yang profesional, netral, dan tidak berada dalam kendali kepentingan sektoral.
“Kami mengultimatum pemerintah agar tidak abai terhadap amanat Reformasi. Penempatan Polri di bawah Presiden adalah bagian dari hasil perjuangan gerakan 98 untuk menjaga independensi kepolisian,” tegasnya.
Ia juga menolak keras wacana yang berpotensi menggeser posisi Polri ke arah pendekatan militeristik. Menurutnya, Polri harus tetap berperan sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), pelindung, pengayom, serta penegak hukum yang berorientasi pada kepentingan rakyat.
Selain itu, Hengky mengingatkan pemerintah agar tidak menyeret institusi kepolisian ke dalam kepentingan politik praktis. Ia menilai, apabila Polri ditempatkan di bawah kementerian, maka sangat berpotensi terpengaruh oleh dinamika dan kepentingan politik elit maupun partai.
“Kami dengan tegas meminta Presiden agar menjaga Polri tetap profesional dan tidak dilibatkan dalam tarikan politik kekuasaan. Kepolisian harus berdiri untuk negara dan rakyat, bukan untuk kepentingan politik,” ujarnya.
Ia menegaskan, mempertahankan Polri di bawah Presiden merupakan bentuk penghormatan terhadap sejarah perjuangan Reformasi sekaligus langkah strategis untuk menjaga independensi, profesionalisme, dan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian di masa depan.
Posting Komentar